TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Puluhan petani yang menggelar aksi di depan gerbang DPR RI menutup tahun 2011 di tempat yang sama.Mereka tetap menuntut pemerintah bertindak menyikapi permasalahan yang dihadapi para petani, terutama membekukan korporasi bermasalah di wilayah konflik, karena hal tersebut akan mengancam warga, khususnya petani juga ekologinya.Hal itu diutarakan koordinator aksi, Bin-bin Firman kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Minggu (1/1/2012) siang.
"Ya, kami tetap di sini (depan DPR RI), dan di tahun baru ini saya masih berdoa agar pemerintah segera membekukan perusahaan-perusahaan yang sudah beraktivitas di wilayah kami," terangnya. Aksi menginap di gerbang DPR tidak ada yang berbeda dari hari biasanya, mereka tetap melakukan aksi jahit mulut. Di tengah segala keterbatasan, mereka bisa bertahan hidup. Bin-bin menilai pemerintahlah yang bisa menentukan kemana para petani nantinya melangkah.
Selama belum ada sikap dari pemerintah, tambah Bin-bin, ratusan petani tetap akan bertahan di depan DPR RI. Tuntutan utama para petani agar pemerintah mencabut izin dan menghentikan operasi PT RAPP yang diduga telah mencaplok lahan petani tanpa ada ganti rugi. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah dalam hal ini telah menyelewengkan SK Menhut Nomor 327/2009 perihal pemberian izin dan hak kepada perusahaan asing di wilayah yang dimana terdapat kehidupan rakyatnya sendiri.
tanda dari kepemimpinan sby-budiono telah gagal mensejahterahkan rakyatnya,seandainya semua rakyat mau bersatu gempur itu pemerintahan bukan secara kelompok-kelompok pasti kehidupan rakyat kecil makmur
BalasHapus